PERNYATAAN SIKAP, SOLIDARITAS MASYARAKAT FAKFAK UNTUK KEADILAN PAPUA

NATIVE FAKFAK SOLIDARITY FOR PAPUA RIGHT OF JUSTICE

SOLIDARITAS MASYARAKAT FAKFAK UNTUK KEADILAN PAPUA

PERNYATAAN SIKAP

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang mengalami transisi demokrasi dan reformasi bertahap di segala bidang, tentulah memiliki banyak ketergantungan pada komunitas Global dengan komitmennya untuk membangun sebuah kolaborasi Global bagi terwujudnya sebuah negara indonesia yang lebih aman, lebih damai, lebih adil serta membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa indonesia khususnya dan segenap umat manusia di dunia pada umumnya.

Komitmen ini jauh dari fakta kemiskinan, keborokan birokrasi, meningkatnya korupsi serta tindak kriminalitas baik warga negaranya maupun kejahatan terselubung negara terhadap masyarakat seperti penangkapan & penembakan warga Papua kongres Papua 3, penembakan oleh Brimob di Paniai, dan daerah lainnya di Tanah Papua serta stigma separatis & Makar kepada Orang Asli Papua jelas hanya menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi rakyat Papua.

Hal yang sangat memprihatinkan lainnya adalah Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua & Papua Barat ( UP4B ) yang hanya memperhatikan Pembangunan Sektor Infrastruktur saja pada hal yang dibutuhkan oleh Rakyat Papua hanyalah Rasa Keamanan, rasa keadilan dan keseimbangan dalam kesetaraan peran.

Bukankah ini bertentangan dengan prinsip konsolidasi demokrasi yang di Presentasikan Presiden SBY di hadapan duta – duta besar dan perwakilan – perwakilan negara – negara dunia 17 Februari 2012 lalu yang mempertanyakan keseriusan SBY dalam menangani persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat ?

Lantas sampai dimana keseriusan penegakan nilai – nilai demokratisasi dan HAM yang di dengung – dengungkan oleh Republik Indonesia kepada dunia. Sebab kondisi rakyat khususnya orang asli Papua sampai hari ini masih menderita akibat tindakan Pemerintah Jakarta yang represif dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan aspek kebutuhan utama rakyat Papua seperti yang disuarakan oleh Pemimpin – pemimpin gereja di Tanah Papua.

Oleh karena sikap apatis pemerintah Jakarta terhadap keadaan dan nasib orang asli Tanah Papua, maka pada kesempatan ini kami Masyarakat Asli Papua Kabupaten Fakfak, menyatakan sikap kami sebagai berikut :

Kami Orang Asli Papua sudah muak dengan perilaku Republik Indonesia terhadap kami, oleh karena itu kami minta dukungan Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon dan Komunitas Global kepada kami sebagai masyarakat yang merdeka dan menjadi sebuah Negara Merdeka lepas dari NKRI sesuai Universal Declaration Of Human Right.

Kami minta Kepada Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon untuk merekomendasikan pendaftaran Papua di komisi Dekolonisasi PBB Mon dan meninjau kembali Resolusi PBB No. 2504.

Kami Orang Asli Papua meminta kepada Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon agar Mendesak Pemerintah RI untuk membuka ruang demokrasi serta menandatangani Nota Negosiasi Internasional untuk membicarakan status politik Papua di bawah Pemerintah Republik Federal Papua Barat.

Kami Orang Asli Papua meminta kepada Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon untuk mendesak Pemerintah RI membebaskan Tapol – Napol Orang Asli Papua dari Penjara Pemerintah RI di seluruh Indonesia.

Kami Orang Asli Papua menolak UP4B karena OTSUS Papua bentukan RI telah terbukti Gagal Total karena itu, kami menuntut pengakuan hak kami sebagai bangsa Papua dan kedaulatan kami sebagai Negara Merdeka, yakni Negara Republik Federal Papua Barat.

Demikian pernyataan sikap kami, Orang Asli Papua yang mendiami Jazirah Onim Fakfak.

KOORLAP

DANI HEGEMUR

……………………………………………………………………………

PENANGUNG JAWAB AKSI

(FNMPP)

SIWA TIGTIGWERIA

……………………………………………………………………………………………………….

PENANGUNG JAWAB POLITIK WILAYAH FAKFAK

APNER HEGEMUR

………………………………………………………………………………..

Baca Selengkapnya

(NATIVE FAKFAK SOLIDARITY FOR PAPUA RIGHT OF JUSTICE) SOLIDARITAS MASYARAKAT FAKFAK UNTUK KEADILAN PAPUA

KRONOLOGIS

Pada hari ini, senin tanggal 19 Maret 2012 belangsung Long March dan Aksi Damai Orang Asli Papua Kabupaten Fakfak yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Fakfak Untuk Keadilan Papua ( Native Fakfak Solidarity For Papua Right Of Justice ).

Long March Rakyat yang di Mulai Pukul 09.00 dari Plaza Tambaruni Kabupaten Fakfak ini di buka dengan doa oleh ulama muslim selanjutnya orasi – orasi politik yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat asli Papua kabupaten Fakfak secara damai dan teratur.

Aksi yang berjalan damai ini di ikuti dengan antusias oleh sekitar 500 Masyarakat Asli Papua dan Solidaritas Masyarakat Non Papua yang peduli Keadilan Papua, dengan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan antara lain :

-UP4B adalah alat pencitraan diri bangsa indonesia dari kejahatan kemanusian dan kegagalan otonomi khusu di papua terhadap masyarakat internasional

-Hentikan investasi di wilayah Negara Repobilik federal papua barat

-Bebaskan Presiden dan Perdana Mentri Negara Repoblik Federal Papua Barat dari penjara indonesia

-PBB, Amerika, Belanda, indonesia agar mereviu PEPERA 1969

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, pihak kepolisian menurunkan Satuan Pasukan Anti Huru – hara ( PAHH ) sebanyak 5 personil dengan perlengkapan lengkap yakni 5 truk dan bersenjatakan senjata otomatis.

 

Tepat pukul sekretariat negara Federal papua barat wilayah Bomberay-Fakfak masa aksi mulai melakukan Long March dengan tujuan Plasa Tambaruni sambil menyanyikan lagu – lagu dan menriaki yel – yel Papua Merdeka, massa berjalan beriring

selanjutnya masa aksi di pimpin oleh. Apner Hegemur membacakan Pernyataan-Sikap- politik orang asli Papua dan juga di isi dengan orasi-orasi politik dari tiap perwakilan pasis masa

Pukul 16:00 masa membubarkan diri dengan damai setelah ditutup dengan doa

pada saat masa tiba di plasa tambaruni tampak terlihat beberapa orang asing yang mengambil gambar dan mengikuti masa di tangkap oleh pihak kepolisian lalu di masukan kedalam mobil lantas polresta fakfak dan perlengkapan kamera di sita

Baca Selengkapnya

Unjuk Rasa PAPUA MERDEKA DI FAKFAK

Fakfak, Senin 19 Maret 2012, sekitar pukul 09.00 pagi waktu West Papua, masyrakat Papua yang ada di kota pala Fakfak kembali menggelar aksi unjuk rasa Papua Merdeka, aksi yang di gelar ini berpusat di Area Parkir Plaza Tambaruni 

 

dan aksi juga terkait dengan kedatangan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Ban Ki-moon.

Masyarakat Papua Fakfak yang menggelar aksi ini tergabung didalam Solidaritas Masyarakat  Papua Untuk Kedatangn Sekjend PBB ke Indonesia,  dengan beberapa tuntutan utama, antara lain : 

Amerika, Belanda Dan Indonesia  Mereviuw PEPERA 1969 dan Segera Bebaskan dua Tahanan Politik Negara Federal West Papua,  President Pemerintahan Transisi  FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd. dan  Perdana Mentri Negara Republik Federal Papua  Edison Gladius Waromi, SH.  Hentikan Investasi Diatas Wilayah Negara Republik Federal West Papua. 

Aksi ini diikuti berbagai lapisan masyarakat, dan aksi ini juga sendiri berjalan dengan aman dan tertib sampai dengan saat tulisan ini dimuat.(PH)

 

Baca Selengkapnya

Konflik Papua Adalah masalah Politik

Akar konflik
Dari tahun 1960-an sampai hari ini, papua adalah daerah konflik yang tidak kunjung selesai, pemerintah indonesia telah mengambil alih papua melalui pepera 1969, yang di partisipasi oleh mewakili rakyat papua yang berjumlah 1800 orang dari 600.000 orang papua saat itu.
Hasil pepera inilah yang menjadi akar konflik papua selama 1 dekade terahir, pada umumnya orang papua tidak menerima hasil pepera itu dan sampai hari ini masih menjadi kotroversi dan tidak di lupakan oleh orang papua karena pepera itu tidak sesuai dengan perjanjian new york (one man one vote).
Papua pernah mendeklarasikan negara 1 desember 1961 oleh para intelek papua bersama belanda sebagai negara jajahan saat itu, harapan kemerdekaan satu bangsa berdaulat (west papua)  yang di janjikan oleh belanda ini menjadi harapan dan mimpi kemerdekaan bagi rakyat papua.
Namun sayangnya, negara west papua itu, akhirnya menjadi perundingan antara Belanda, AS, Indonesia dan PBB, Demi kekawatiran  penyebaran komunisme di asia maka amerika menekan belanda sebagai sekutu untuk menyarahkan papua ke Indonesia 1 mei 1963 ecara adminitrasi dan akhirnya pepera pun di menangkan oleh indoneia.
Semua konflik di papua jarang di akses media hampir puluhan tahun ini, karena diktator suharto telah menutupi papua dan menjadi daerah penumpas rahasia demi mempertahankan kemenagan pepera. jumlah pengorbanan orang papua oleh kekejaman negara jaman diktator soharto benar tidak terhitung.

Konflik papua menjadi perhatian LSM
Konflik papua juga menjadi sorotan dan perhatian LSM internasional seperti ETAN, AHRC, HRW, Tapol, Amnesty, UNHCR dan lainnya. tekanan komunitas internasional ini jakarta menganggap biasa-biasa saja namun tekanan ini menjadi perhatian dunia, Isu pelanggaran HAM papua menjadi isu komersial dalam hal ini LSM melaporkan bahwa para aparat TNI dan POLRI yang paling dominan penyalangunaan kekuasaan di papua. seperti laporan LSM disini
Jakarta melenceng akar konflik papua
Jakarta menutup diri atas masalah dan konflik papua, Jakarta klaim masalah papua adalah masalah kesejetrahan namun sesungguhnya adalah masalah politik papua, jika kasus politic tidak di selesaikan melalui jalur perundingan politik maka pendekataan kesejahtraan tidak akan pernah terwujud. Pembantaian orang papua yang paling dominan adalah dengan label separatis, makar, OPM dan lain-lain, lebel ini berkaitan erat dengan isu perjuangan pilitik papua, isu politik papua adalah masalah hak kemerdekaan papua (Free west papua indenpenden).
Perjuangan politik papua ini berawal dari janji belanda yang pernah deklarasikan 1 desember 1961 dengan artibut kenegaraan ( Bintang kejora, burung mabruk, lagu hai tanahku papua), baru-baru ini anggota parlement belanda (partai anti islam) telah mengejutkan pernyataan bahwa belanda mempunyai beban moral atas janji belanda terhadap rakyat papua (janji kemerdekaan).

Hillary Klinton, 

Reformasi politik untuk memberikan keinginan masyarakat Papua yang sesuai dengan hukum
Menteri luar negeri AS Hillary klinton matan ibu nenara itu telah menyampaikan keprihatian atas kasus pelanggran HAM di papua ini kutipan kata-katanya,
“kekhawatirannya atas aksi kekerasan yang terjadi di Papua dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menyusul terjadinya beberapa insiden di Papua, ini Menanggapai pertanyaan dari seorang mahasiswa dari Kepulauan Solomon, Derek Mane, Clinton mengeluarkan pendapatnya tentang insiden di Papua. Saat itu Derek Mane menanyakan bagaimana sikap AS dalam masalah pelanggaran HAM Papua di Indonesia?
Clinton pun menjawab, “Pemerintah AS telah menyatakan kekhawatiran secara langsung mengenai kekerasan dan tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi (di Papua). Kami tidak meyakini adanya dasar dari semua itu”. This published
“Diperlukan adanya dialog dan reformasi politik untuk memberikan keinginan masyarakat Papua yang sesuai dengan hukum. Kami akan tetap mendorong dilakukannya pendekatan seperti itu (dialog),” ucap Clinton dalam pidatonya di forum APEC, seperti dikutip dari website Kementerian Luar Negeri AS, Jumat (11/11/2011).

Kado Jakarta

Jakartapun menolak permintaan tokoh papua dialog Jakarta papua yang di gagas jaringan damai papua (JDP) pastor Neles tebay bersama LIPI Indonesia. tawaran dialog ini di jawab dengan UP4B.
saya yakin bahwa Jakarta tidak serius menanggani konflik papua di era ostus maka dalam dunia politik tidak ada harga mati, dengan akar konflik papua adalah masalah POLITIK maka dengan alasan inilah saya percaya bahwa pilihan terakhir adalah penyelesaian status paolitik papua dan Indonesia akan menyerahkan papua tanpa pertempuran.

Coret ; By Turwen

Baca Selengkapnya