Keprihatinan mendalam disampaikan Amerika Serikat
tentang perlakuan atas orang West Papua dalam kekuasaan Indonesia.
Untuk pertama kalinya Kongress A.S. membuka sesi khusus mendengarkan isu-isu
yang berpengaruh terhadap provinsi orang Melansia itu.
Para anggota perwakilan diberitahu tentang
pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dan tuduhan bahwa Indonesia gagal memberikan Otsus kepada West Papua yang telah ia janjikan 9 tahun lalu. Yang
memimpin penyampaikan ini ialah Anggota Kongress dari Samoa Amerika, Eni
Faleomavaega, yang juga adalah Ketua Sub Komisi Parlemen Urusan Asia-Pasifik
dan Lingkungan Global. Presenter: Helene Hofman Pembicara: Eni Faleomavaega,
American Samoa's Congressman FALEOMAVAEGA: Setahu saya ini pertama kali Kongres
A.S. menyelenggarakan sesi khusus untuk keseluruhan pertanyaan tentang West
Papua, menyangkut segala hal, sejarahnya dan situasi sekarang, khususnya era
penjajahan Belanda dan bagaimana diambil alih secara militer di bawah
pemerintahan Sukarno dan Suharto. HOFMAN: Jadi, A.S. punya dua keprihatinan
utama, sebagaimana saya pahami, satunya mendesak untuk kemerdekaan dan lainnya
pelanggaran HAM? FALEOMAVAEGA: Tidak, isu kemerdekaan selalu menjadi bagian
dari pemikiran sejumlah orang West Papua. Saya
mengikuti isu ini sudah sepuluh tahun sekarang dan merasa bahwa mengigat
tahun-tahun kami bekerjasama dengan Jakarta, khususnya saat Jakarta mengumumkan
akan memberikan UU Otsus kepada orang West Papua sejak 2001 dan harapan bahwa
orang West Papua akan diberikan otonomi yang lebih. Well, sembilan tahun
kemudian, tidak ada kemajuan atau gerakan yang terjadi untuk memberikan otonomi
yang lebih banyak itu kepada orang West Papua dan dalam hal ini kami sudah
ikuti dalam beberapa tahun belakangan dan kami harap Jakarta cepat tanggap
terhadap pertanyaan dan keprihatinan kami. HOFMAN: Saya mengerti ada isu
pelanggaran HAM juga. Saya tahu Anda juga sedang mengklasifikasikan apa yang
terjadi di West Papua itu sebagai sebuah perbuatan "genosida"
(ed-tindakan yang dimaksudkan untuk dan berakibat penghapusan etnik), yang mana
tidak mendapatkan oposisi di Amerika Serikat? FALEOMAVAEGA: Well, ini isu yang
terus berlanjut. Sebelum Timor Leste diberikan kemerdekaan 200.000 orang
disiksa dan dibantai. Militer Indonesia
lakukan hal yang sama di West Papua, angka konservativ 1000.000 orang, yang
dilakukan oleh militer Indonesia.
Yang lain mengatakan 200.000 orang orang West Papua
dibunuh dan disiksa, dibunuh tanpa belas kasihan oleh militer. Jadi, ya ada
persoalan genosida di sana.
Saya sangat, sangat prihatin bahwa isu ini terus berlanjut dan kami mau
memastikan bahwa orang-orang di sana
diperlakukan adil. HOFMAN: Apa yang dapat dilakukan A.S. tentang ini? Sekarang
ada penyampaian khusus tentang West Papua? Apa
harapan Anda yang akan jadi sebagai hasil dari ini? FALEOMAVAEGA: Well, sistem
pemerintahan kami agar berbeda dari sistem parlementer dan dalam sistem kami
cabang yang setara dengan pemerintahan dan kami bekerjasama. Kami semua tahu
bahwa Indonesia
itu negara Muslim terbesar di dunia. Baru-baru ini mulai muncul untuk menjadi
demokratis dan kita semua mendukung itu. Tetapi pad waktu bersama ada legacy
tentang apa yang ia telah lakukan kepada orang West Papua, pertama dalam
kolonialisme Belanda, kini penjajah lain menjajah orang-orang ini yang tidak
punya hubungan budaya, etnik, hubungan sejarah sama sekali dengan orang-orang
Indonesia, atau bisa dikatakan orang-orang Jawa ini yang tinggal di tanah air
Indonesia. Ini orang-orang Melanesia dan secara budaya ada keprihatinan yang
sangat, amat bahwa orang-orang ini semakin lama semakin menjadi minoritas di
tanah mereka sendiri dan di dunia mereka sendiri, dan memang ada keprihatinan
mendalam tentang apa yang Jakarta
lakukan terhadap isu ini. HOFMAN: Jadi apa pesisnya yang dapat dilakukan A.S.?
Kenapa orang Indonesia
harus dengarkan A.S.? FALEOMAVAEGA: Indonesia tidak harus dengarkan
A.S. Tetapi saya yakin negara-negara lain di dunia akan lihat, Hey, kami bisa
katakan hal yang sama dengan apartheid, isu Afrika Selatan, apa yang terjadi
dengan mereka. Kalau dunia tidak menekan Afrika Selatan untuk merubah apa yang
dilakukannya, mereka tidak buat apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa terhadap
kebijakan apartheid di sana,
dan saya pikir cara yang sama kita berikan perhatian ke Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk mengikuti jalan-jalan yang telah dilalui orang Timor Leste.
HOFMAN: Jadi, apa langkah berikutnya setelah sesi ini? FALEOMAVAEGA: Well,
penyampaian terbuka ini bagian dari proses itu. Ini cara operasi sistem
pemerintahan kami. Kami lakukan dengar pendapat, dan Pemilu November mendatang
mungkin akan terjadi perubahan dan kami menjembatani saat kami melewati proses
itu, dan bila saya terpilih kembali saya jani kepada Anda bahwa saya akan
angkat isu itu terus, tidak hanya dengan Jakarta, tetapi juga di Kongres dan
juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami perlu menaruh perhatian lebih
kepada masalah-masalah yang dihadapi orang West Papua
sekarang.
- Berita ABC - Australia, Updated September 27,
2010 17:33:15 (Terjemahan PMNews)
By admin on September 27, 2010
← Older Posts | Newer Posts →
Baca Selengkapnya
JUBI --- Tindakan represif yang dilakukan oleh
aparat keamanan gabungan saat penangkapan peserta Kongres Rakyat Papua III,
dianggap bertentangan dengan komitmen pemerintah SBY untuk memecahkan masalah
di Papua Barat dengan "cara damai, adil, dan bermartabat." Melalui
surat yang dikirimkan ke redaksi tabloidjubi.com (Sabtu, 22/10), anggota
Kongres AS, Eni Faleomavaega hari ini mengumumkan bahwa ia telah mengirim surat
kepada Duta Besar Indonesia untuk AS, Dr Dino Patti Djalal untuk menyampaikan
kekhawatiran tentang keamanan dan perawatan Forkorus Yaboisembut dan beberapa
orang lainnya yang ditangkap pada pertemuan baru-baru ini, paska Kongres Rakyat
Papua di Papua. Faleomavega menyampaikan jika media internasional telah
melaporkan jika aparat keamanan gabungan telah menangkap dan memukuli ratusan
warga sipil yang menghadiri pertemuan itu. Dalam surat yang ditembuskan juga
kepada Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel tersebut, Faleomavega
menyebutkan bahwa insiden penangkapan terhadap peserta Kongres Rakyat Papua
kemarin adalah pelanggaran serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama
mengingat bahwa Pemerintah Indonesia adalah penandatangan kedua perjanjian PBB
tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Posts
