Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Roshental

PAPUAN, Belanda --- Situasi di Papua saat ini belum kritis. Pasukan PBB akan diturunkan ke Papua jika situasi di sana sangat mendesak seperti apa yang sementara ini terjadi di Mesir, Yaman, Suria, dan tempat lainnya, di mana rakyat sipil menuntut haknya dengan demontrasi dan ditanggapi dengan pendekatan kekerasan militer oleh pemerintah yang berkuasa. Demikian penegasan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag, menjawab tuntutan Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri agar pasukan pengamanan PBB bisa segera diturunkan ke Papua mengamankan Menurut Rosenthal, tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, diminta agar harus ada bukti yang cukup kuat dan jangan simpang siur. “Seperti info yang telah diterima bahwa korban di Eduda (Paniai) adalah 30 orang, kemudian dari sumber yang lain disampaikan bahwa 13 orang, kemudian dari info yang lain lagi disampaikan bahwa hanya 3 orang. Diminta agar laporan benar disertai bukti yang kuat, agar mudah untuk ditindaklanjuti,” katanya. Terhadap tuntutan Komisi Luar Negeri agar pemerintah menindaklanjuti keterlibatan pihak asing (Australia) dalam peristiwa Eduda, Rosenthal menyampaikan bahwa, perusahaan itu adalah milik Australia dan Belanda sama sekali tidak mencampuri urusan tersebut. “Namun pemerintah Belanda tetap akan mengecek hal itu secara langsung ke pemerintah Australia dalam kunjungan kerja tahun depan nanti,” katanya.

Rosenthal melanjutkan, tentang kerja sama dibidang militer, Pemerintah Belanda membantu Indonesia bukan dengan motif untuk membasmi orang pribumi Papua.

Namun, katanya ini akan menjadi catatan khusus bagi pemerintah kedepannya.

Terkait tuntutan agar pemerintah Belanda hentikan kerja sama bidang militer dengan Indonesia, menurut Rosenthal hal tersebut menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah Belanda.

Sementara dalam solusi menyelesaikan permasalah di tanah Papua, pemerintah Belanda mendukung langkah membangun dialog dengan pemerintah Indonesia yang sedang dikerjakan Gereja-Gereja di tanah Papua. “Dalam hal ini dialog antar pemerintah Indonesia dan Gereja-Gereja Se-Papua akan dilaksanakan, diharapkan pada bulan januari 2012 segera akan diadakan pertemuan dengan presiden Indonesia untuk membicarakan masalah Papua,” sebutnya.

“Pemerintah Belanda mengharapkan agar dalam dialog nanti akan hadir juga organisasi-organisasi sosial politik, NGO, dan lembaga-lembaga Hak Azasi Manusia (Komnas HAM, dll). Hasil penelitian dari LIPI akan sangat membantu dalam hal ini,” harapnya.

Lanjut Rosenthal, Pemerintah Belanda akan berdialog dengan Indonesia tentang masalah Papua dengan menghargai aturan-aturan internasional yang berlaku. Pemerintah tidak akan melangkahi kedaulatan RI melainkan akan berusaha melalui hubungan diplomatiknya untuk mencari solusi tentang penanganan masalah Papua. Sedangkan terkait kegagalan Otsus, pemerintah Belanda mengatakan Jakarta sendiri saat ini mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah Papua.

“Otsus di terapkan di Papua oleh Jakarta untuk menjawab tuntutan rakyat Papua, namun yang dikehendaki OPM bukanlah Otsus, melainkan kemerdekaan penuh terlepas dari Indonesia. Ini yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua,” ucapnya. "Sekali lagi ditegaskan oleh pemerintah bahwa yang dikehendaki OPM adalah kemerdekaan Papua. Mungkin UP4B juga akan mengalami nasib yang sama dengan Otsus karena keinginan OPM adalah Papua Merdeka,” kata Rosenthal. Terkait pendekatan yang digunakan Militer Indonesia, Rosenthal mengatakan semua hanya karena ulah OPM yang dicap sebagai teroris. “Sesuai laporan Indonesia, OPM adalah teroris,” tutur Rosenthal lagi. Namun, Menlu mengaku sekalipun situasi di Papua belum mencapai tahap kritis, namun kondisi saat ini merupakan hal yang serius dan patut mendapatkan perhatian.

Baca Selengkapnya

 A.S. Prihatin atas Sikap Indonesia terhadap West Papua

Keprihatinan mendalam disampaikan Amerika Serikat tentang perlakuan atas orang West Papua dalam kekuasaan Indonesia. Untuk pertama kalinya Kongress A.S. membuka sesi khusus mendengarkan isu-isu yang berpengaruh terhadap provinsi orang Melansia itu.

Para anggota perwakilan diberitahu tentang pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dan tuduhan bahwa Indonesia gagal memberikan Otsus kepada West Papua yang telah ia janjikan 9 tahun lalu. Yang memimpin penyampaikan ini ialah Anggota Kongress dari Samoa Amerika, Eni Faleomavaega, yang juga adalah Ketua Sub Komisi Parlemen Urusan Asia-Pasifik dan Lingkungan Global. Presenter: Helene Hofman Pembicara: Eni Faleomavaega, American Samoa's Congressman FALEOMAVAEGA: Setahu saya ini pertama kali Kongres A.S. menyelenggarakan sesi khusus untuk keseluruhan pertanyaan tentang West Papua, menyangkut segala hal, sejarahnya dan situasi sekarang, khususnya era penjajahan Belanda dan bagaimana diambil alih secara militer di bawah pemerintahan Sukarno dan Suharto. HOFMAN: Jadi, A.S. punya dua keprihatinan utama, sebagaimana saya pahami, satunya mendesak untuk kemerdekaan dan lainnya pelanggaran HAM? FALEOMAVAEGA: Tidak, isu kemerdekaan selalu menjadi bagian dari pemikiran sejumlah orang West Papua. Saya mengikuti isu ini sudah sepuluh tahun sekarang dan merasa bahwa mengigat tahun-tahun kami bekerjasama dengan Jakarta, khususnya saat Jakarta mengumumkan akan memberikan UU Otsus kepada orang West Papua sejak 2001 dan harapan bahwa orang West Papua akan diberikan otonomi yang lebih. Well, sembilan tahun kemudian, tidak ada kemajuan atau gerakan yang terjadi untuk memberikan otonomi yang lebih banyak itu kepada orang West Papua dan dalam hal ini kami sudah ikuti dalam beberapa tahun belakangan dan kami harap Jakarta cepat tanggap terhadap pertanyaan dan keprihatinan kami. HOFMAN: Saya mengerti ada isu pelanggaran HAM juga. Saya tahu Anda juga sedang mengklasifikasikan apa yang terjadi di West Papua itu sebagai sebuah perbuatan "genosida" (ed-tindakan yang dimaksudkan untuk dan berakibat penghapusan etnik), yang mana tidak mendapatkan oposisi di Amerika Serikat? FALEOMAVAEGA: Well, ini isu yang terus berlanjut. Sebelum Timor Leste diberikan kemerdekaan 200.000 orang disiksa dan dibantai. Militer Indonesia lakukan hal yang sama di West Papua, angka konservativ 1000.000 orang, yang dilakukan oleh militer Indonesia. Yang lain mengatakan 200.000 orang orang West Papua dibunuh dan disiksa, dibunuh tanpa belas kasihan oleh militer. Jadi, ya ada persoalan genosida di sana. Saya sangat, sangat prihatin bahwa isu ini terus berlanjut dan kami mau memastikan bahwa orang-orang di sana diperlakukan adil. HOFMAN: Apa yang dapat dilakukan A.S. tentang ini? Sekarang ada penyampaian khusus tentang West Papua? Apa harapan Anda yang akan jadi sebagai hasil dari ini? FALEOMAVAEGA: Well, sistem pemerintahan kami agar berbeda dari sistem parlementer dan dalam sistem kami cabang yang setara dengan pemerintahan dan kami bekerjasama. Kami semua tahu bahwa Indonesia itu negara Muslim terbesar di dunia. Baru-baru ini mulai muncul untuk menjadi demokratis dan kita semua mendukung itu. Tetapi pad waktu bersama ada legacy tentang apa yang ia telah lakukan kepada orang West Papua, pertama dalam kolonialisme Belanda, kini penjajah lain menjajah orang-orang ini yang tidak punya hubungan budaya, etnik, hubungan sejarah sama sekali dengan orang-orang Indonesia, atau bisa dikatakan orang-orang Jawa ini yang tinggal di tanah air Indonesia. Ini orang-orang Melanesia dan secara budaya ada keprihatinan yang sangat, amat bahwa orang-orang ini semakin lama semakin menjadi minoritas di tanah mereka sendiri dan di dunia mereka sendiri, dan memang ada keprihatinan mendalam tentang apa yang Jakarta lakukan terhadap isu ini. HOFMAN: Jadi apa pesisnya yang dapat dilakukan A.S.? Kenapa orang Indonesia harus dengarkan A.S.? FALEOMAVAEGA: Indonesia tidak harus dengarkan A.S. Tetapi saya yakin negara-negara lain di dunia akan lihat, Hey, kami bisa katakan hal yang sama dengan apartheid, isu Afrika Selatan, apa yang terjadi dengan mereka. Kalau dunia tidak menekan Afrika Selatan untuk merubah apa yang dilakukannya, mereka tidak buat apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa terhadap kebijakan apartheid di sana, dan saya pikir cara yang sama kita berikan perhatian ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengikuti jalan-jalan yang telah dilalui orang Timor Leste. HOFMAN: Jadi, apa langkah berikutnya setelah sesi ini? FALEOMAVAEGA: Well, penyampaian terbuka ini bagian dari proses itu. Ini cara operasi sistem pemerintahan kami. Kami lakukan dengar pendapat, dan Pemilu November mendatang mungkin akan terjadi perubahan dan kami menjembatani saat kami melewati proses itu, dan bila saya terpilih kembali saya jani kepada Anda bahwa saya akan angkat isu itu terus, tidak hanya dengan Jakarta, tetapi juga di Kongres dan juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami perlu menaruh perhatian lebih kepada masalah-masalah yang dihadapi orang West Papua sekarang.

- Berita ABC - Australia, Updated September 27, 2010 17:33:15 (Terjemahan PMNews)

By admin on September 27, 2010

← Older Posts | Newer Posts →

Baca Selengkapnya

* Politik “Dukungan Luar Negeri” dan Perjuangan Papua Merdeka

- Presiden SBY Bertemu Menhan AS Di Bali

Hari ini Presiden Neo-Kolonial Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Pokok pembicaraan mereka sebagaimana dilansir berbagai media di Indonesia menyebutkan terkait pembelian pesawat tempur dan secara khusus membahas masalah gejolak atau separatisme di Tanah Papua. Permasalahannya pemberitaan Indonesia tidak secara rinci menjelaskan "pokok-pokok apa saja yang disinggung dan bagaimana dinamika pembahasan mereka berdua." Walaupun begitu, sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia hendak bermuka domba dihadapan negara-negara barat, dengan menyatakan, "Otsus adalah solusi terbaik, kami bukan regime orde baru yang militeristik dan sentralistik. Kami telah berikan Otsus, dan kini kami sedang, sekali lagi sedang berupaya menerapkan UU Otsus. Walaupun begitu masih saja ada orang Papua yang menolak, jadi kami sedang menyelesaikannya. Kami pasti akan menyelesaikannya secara tuntas. Kami optimis bahwa ada pihak-pihak yang dapat diajak berkomunikasi dan menerima tawaran pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Memang ada sedikit gejolak di sana sini dari waktu ke waktu, tetapi aparat kepolisian yang yang di daerah sudah dilatih dengan pengetahuan HAM dan demokrasi dan tugas mereka memberi jaminan keamanan dan ketertiban. Jadi memang di sana-sini ada tindakan yang menyinggung hak asasi, tetapi selalu kami berusaha dan pasti akan menghilangkan tindakan yang dicap sebagai pelanggaran HAM oleh sekelompok organisasi Non-Pemerintah dan orang Papua sendiri." Lalu tanggapan pejabat Amerika Serikat kemungkinan seperti berikut, "Ya, pemerintah AS punya komitmen untuk memajukan demokrasi dan perlindungan HAM secara bermartabat di Indonesia. Kami menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan penangangan isu dan kelompok masyarakat Indonesia. Kami tetap mendukung keutuhan NKRI, seperti sediakala. Kami juga akan menyediakan bantuan strategis maupun teknis dalam rangka memajukan dan melindungi HAM serta mendukung proses demokratisasi. Memang kami sadar dan terus memonitor kondisi terakhir khususnya di Tanah Papua, terutama terkait demo karyawan Freeport yang sampai saat ini belum tuntas. Kami harap pemerintah Indonesia bisa membantu dalam hal ini. ... Dan seterusnya." Akhir dari pembicaraan itu, ditarik kesimpulaan bahwa, pertama, Amerika Serikat TIDAK mendukung gerakan separatisme di Tanah Papua, Amerikat Serikat mendukung keutuhan NKRI; kedua Amerika Serikat bersedia menjual pesawat tempurnya ke TNI/ Indonesia dalam waktu dekat, yang berarti hubungan militer yang sempat terputus dan terpuruk sudah pulih kembali. Kedua kesimpulan ini TIDAK menyebutkan "Apa yang dilakukan Indonesia untuk Amerika Serikat atau apa yang dikatakan Indonesia untuk Amerika Serikat." Apa artinya? Artinya Indonesia tidak punya nilai tawar di hadapan negara adidaya Amerika Serikat, yang ada hanyalah, "Apa maumu yan Tuan, Hambamu insya Allah siap!" Tetapi itu mungkin terlalu jauh.

Seorang pejabat negara tidak terbiasa membahas hal-hal terperinci seprti itu, yang sering terjadi ialah pembicaraan sekedar basa-basi, "Apa kabar? Terimakasih atas waktu untuk bertemu. Kami sangat berterimakasih atas kesempatan ini, dan terimakasih atas semua yang dilakukan pemerintah dan negara Anda dalam hubungan saling menguntungkan ini.

Menurut Tempo Interaktif.com, Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beberapa hal termasuk diantaranya Purnomo sempat memaparkan kondisi di Papua dalam pertemuan bilateral tertutup itu. "Agar beliau mendapat informasi langsung dari pihak pertama," kata Purnomo usai pertemuan itu.

Sementara menurut Detik.com, Menurutnya, konteks pembicaraan isu Papua dalam pertemuan adalah kerjasama bidang pertahanan. Presiden SBY menjelaskan, faktor yang lebih ditonjolkan pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan. "Ada kebijakan khusus untuk Papua yang menekankan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan," jelas Faiz. Yang patut dipertanyakan oleh orang Papua khususnya ialah,

"Mengapa masalah Papua justru dan selalu dibahas dan dikomunikasikan dengan pihak negara asing?" atau dengan kata lain, "Mengapa isu-isu dari provinsi dan pulau lain di dalam NKRI tidak pernah disinggung ketika bertemu dengan pemerintah atau negara lain, kecuali hanya menyoal Papua?" Itu artinya ada sesuatu yang dianggap perlu disinggung.

Yang lebih penting lagi untuk diingat oleh orang Papua ialah sebuah fakta sejarah bahwa Tanah Papua ialah korban kong-kalingkong Amerika Serikat dengan NKRI. Tanah dan bangsa Papua dikorbankan demi kepentingan kedua belah pihak. Terutama sekali Amerika Serikat berkepentingan mengeruk sumberdaya alam yang ada di Bumi Cenderawasih. Sementara NKRI berkepentingan mengembangkan politik Pan Indonesia Raya mencakup wilayah suku-bangsa Melanesia dan Melayu (Malaysia, Singaore, Brunai Darussalam, Papua New Guinea, Vanuatu, sampai ke Fiji). Proyek Pan Indonesia mentok sampai batas-batas seperti yang ada sekarang. Sebagian pulau Borneo dan Singapore sudah merdeka sendiri, di bagian timur hanya sampai di New Guinea bagian Barat. NKRI harus pasrah kepada fakta sejarah. Sekarang NKRI menganggap dirinya sudah harga mati. Paupa Merdeka merupakan sebuah kecelakaan yang akan menghancurkan bingkai buatan mereka bernama "N-K-R-I". Tetapi orang Papua perlu menjawab sekarang, "Apakah Anda sanggup membuat dan memajang bingkai sendiri di luar bingkai NKRI, ataukah yang sanggup Anda buat hanya sebatas mengecat dan memposisikan bingkai NKRI itu agar lebih berwarna sesuai selera Anda?" Semuanya berpulang kepada Anda. Semuanya tidak tergantung kepada NKRI atau Amerika Serikat. Karena pembukaan UUD 1945 mengatakan, "Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan..." Memang Indonesia harus dipaksa tunduk kepada kata-kata dan kalimat awal dari UUD-nya sendiri, sebelum memaksa bangsa lain tunduk kepadanya. Begitu bukan?

http://papuapost.com/?campaign_review=politik-dukungan-luar-negeri-dan-perjuangan-papua-merdeka [802] words.Posted in: Editorial & Column [39] ‡ Last modified @ October 24th, 2011. [ Views0 ]

Baca Selengkapnya