Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Roshental

PAPUAN, Belanda --- Situasi di Papua saat ini belum kritis. Pasukan PBB akan diturunkan ke Papua jika situasi di sana sangat mendesak seperti apa yang sementara ini terjadi di Mesir, Yaman, Suria, dan tempat lainnya, di mana rakyat sipil menuntut haknya dengan demontrasi dan ditanggapi dengan pendekatan kekerasan militer oleh pemerintah yang berkuasa. Demikian penegasan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag, menjawab tuntutan Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri agar pasukan pengamanan PBB bisa segera diturunkan ke Papua mengamankan Menurut Rosenthal, tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, diminta agar harus ada bukti yang cukup kuat dan jangan simpang siur. “Seperti info yang telah diterima bahwa korban di Eduda (Paniai) adalah 30 orang, kemudian dari sumber yang lain disampaikan bahwa 13 orang, kemudian dari info yang lain lagi disampaikan bahwa hanya 3 orang. Diminta agar laporan benar disertai bukti yang kuat, agar mudah untuk ditindaklanjuti,” katanya. Terhadap tuntutan Komisi Luar Negeri agar pemerintah menindaklanjuti keterlibatan pihak asing (Australia) dalam peristiwa Eduda, Rosenthal menyampaikan bahwa, perusahaan itu adalah milik Australia dan Belanda sama sekali tidak mencampuri urusan tersebut. “Namun pemerintah Belanda tetap akan mengecek hal itu secara langsung ke pemerintah Australia dalam kunjungan kerja tahun depan nanti,” katanya.

Rosenthal melanjutkan, tentang kerja sama dibidang militer, Pemerintah Belanda membantu Indonesia bukan dengan motif untuk membasmi orang pribumi Papua.

Namun, katanya ini akan menjadi catatan khusus bagi pemerintah kedepannya.

Terkait tuntutan agar pemerintah Belanda hentikan kerja sama bidang militer dengan Indonesia, menurut Rosenthal hal tersebut menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah Belanda.

Sementara dalam solusi menyelesaikan permasalah di tanah Papua, pemerintah Belanda mendukung langkah membangun dialog dengan pemerintah Indonesia yang sedang dikerjakan Gereja-Gereja di tanah Papua. “Dalam hal ini dialog antar pemerintah Indonesia dan Gereja-Gereja Se-Papua akan dilaksanakan, diharapkan pada bulan januari 2012 segera akan diadakan pertemuan dengan presiden Indonesia untuk membicarakan masalah Papua,” sebutnya.

“Pemerintah Belanda mengharapkan agar dalam dialog nanti akan hadir juga organisasi-organisasi sosial politik, NGO, dan lembaga-lembaga Hak Azasi Manusia (Komnas HAM, dll). Hasil penelitian dari LIPI akan sangat membantu dalam hal ini,” harapnya.

Lanjut Rosenthal, Pemerintah Belanda akan berdialog dengan Indonesia tentang masalah Papua dengan menghargai aturan-aturan internasional yang berlaku. Pemerintah tidak akan melangkahi kedaulatan RI melainkan akan berusaha melalui hubungan diplomatiknya untuk mencari solusi tentang penanganan masalah Papua. Sedangkan terkait kegagalan Otsus, pemerintah Belanda mengatakan Jakarta sendiri saat ini mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah Papua.

“Otsus di terapkan di Papua oleh Jakarta untuk menjawab tuntutan rakyat Papua, namun yang dikehendaki OPM bukanlah Otsus, melainkan kemerdekaan penuh terlepas dari Indonesia. Ini yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua,” ucapnya. "Sekali lagi ditegaskan oleh pemerintah bahwa yang dikehendaki OPM adalah kemerdekaan Papua. Mungkin UP4B juga akan mengalami nasib yang sama dengan Otsus karena keinginan OPM adalah Papua Merdeka,” kata Rosenthal. Terkait pendekatan yang digunakan Militer Indonesia, Rosenthal mengatakan semua hanya karena ulah OPM yang dicap sebagai teroris. “Sesuai laporan Indonesia, OPM adalah teroris,” tutur Rosenthal lagi. Namun, Menlu mengaku sekalipun situasi di Papua belum mencapai tahap kritis, namun kondisi saat ini merupakan hal yang serius dan patut mendapatkan perhatian.

Baca Selengkapnya

Faleomavega : Tindakan Aparat Keamanan Bertentangan Dengan Komitmen SBY

JUBI --- Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan gabungan saat penangkapan peserta Kongres Rakyat Papua III, dianggap bertentangan dengan komitmen pemerintah SBY untuk memecahkan masalah di Papua Barat dengan "cara damai, adil, dan bermartabat." Melalui surat yang dikirimkan ke redaksi tabloidjubi.com (Sabtu, 22/10), anggota Kongres AS, Eni Faleomavaega hari ini mengumumkan bahwa ia telah mengirim surat kepada Duta Besar Indonesia untuk AS, Dr Dino Patti Djalal untuk menyampaikan kekhawatiran tentang keamanan dan perawatan Forkorus Yaboisembut dan beberapa orang lainnya yang ditangkap pada pertemuan baru-baru ini, paska Kongres Rakyat Papua di Papua. Faleomavega menyampaikan jika media internasional telah melaporkan jika aparat keamanan gabungan telah menangkap dan memukuli ratusan warga sipil yang menghadiri pertemuan itu. Dalam surat yang ditembuskan juga kepada Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel tersebut, Faleomavega menyebutkan bahwa insiden penangkapan terhadap peserta Kongres Rakyat Papua kemarin adalah pelanggaran serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama mengingat bahwa Pemerintah Indonesia adalah penandatangan kedua perjanjian PBB tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Faleomavega juga menyebutkan jika Imam Setiawan, Kepala Kepolisian Resort Kota Jayapura, mungkin telah memainkan peran penting dalam insiden penangkapan dan penembakan tanggal 19 Oktober kemarin yang menyebabkan kematian beberapa warga dan pembunuhan warga Papua lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Faleomavega berpandangan bahwa insiden ini merupakan tindakan TNI dan polisi yang bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Presiden Yudhoyono untuk memecahkan masalah di Papua Barat dengan "cara damai, adil, dan bermartabat." (Victor M)

By admin on October 22, 2011

Baca Selengkapnya

* Politik “Dukungan Luar Negeri” dan Perjuangan Papua Merdeka

- Presiden SBY Bertemu Menhan AS Di Bali

Hari ini Presiden Neo-Kolonial Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Pokok pembicaraan mereka sebagaimana dilansir berbagai media di Indonesia menyebutkan terkait pembelian pesawat tempur dan secara khusus membahas masalah gejolak atau separatisme di Tanah Papua. Permasalahannya pemberitaan Indonesia tidak secara rinci menjelaskan "pokok-pokok apa saja yang disinggung dan bagaimana dinamika pembahasan mereka berdua." Walaupun begitu, sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia hendak bermuka domba dihadapan negara-negara barat, dengan menyatakan, "Otsus adalah solusi terbaik, kami bukan regime orde baru yang militeristik dan sentralistik. Kami telah berikan Otsus, dan kini kami sedang, sekali lagi sedang berupaya menerapkan UU Otsus. Walaupun begitu masih saja ada orang Papua yang menolak, jadi kami sedang menyelesaikannya. Kami pasti akan menyelesaikannya secara tuntas. Kami optimis bahwa ada pihak-pihak yang dapat diajak berkomunikasi dan menerima tawaran pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Memang ada sedikit gejolak di sana sini dari waktu ke waktu, tetapi aparat kepolisian yang yang di daerah sudah dilatih dengan pengetahuan HAM dan demokrasi dan tugas mereka memberi jaminan keamanan dan ketertiban. Jadi memang di sana-sini ada tindakan yang menyinggung hak asasi, tetapi selalu kami berusaha dan pasti akan menghilangkan tindakan yang dicap sebagai pelanggaran HAM oleh sekelompok organisasi Non-Pemerintah dan orang Papua sendiri." Lalu tanggapan pejabat Amerika Serikat kemungkinan seperti berikut, "Ya, pemerintah AS punya komitmen untuk memajukan demokrasi dan perlindungan HAM secara bermartabat di Indonesia. Kami menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan penangangan isu dan kelompok masyarakat Indonesia. Kami tetap mendukung keutuhan NKRI, seperti sediakala. Kami juga akan menyediakan bantuan strategis maupun teknis dalam rangka memajukan dan melindungi HAM serta mendukung proses demokratisasi. Memang kami sadar dan terus memonitor kondisi terakhir khususnya di Tanah Papua, terutama terkait demo karyawan Freeport yang sampai saat ini belum tuntas. Kami harap pemerintah Indonesia bisa membantu dalam hal ini. ... Dan seterusnya." Akhir dari pembicaraan itu, ditarik kesimpulaan bahwa, pertama, Amerika Serikat TIDAK mendukung gerakan separatisme di Tanah Papua, Amerikat Serikat mendukung keutuhan NKRI; kedua Amerika Serikat bersedia menjual pesawat tempurnya ke TNI/ Indonesia dalam waktu dekat, yang berarti hubungan militer yang sempat terputus dan terpuruk sudah pulih kembali. Kedua kesimpulan ini TIDAK menyebutkan "Apa yang dilakukan Indonesia untuk Amerika Serikat atau apa yang dikatakan Indonesia untuk Amerika Serikat." Apa artinya? Artinya Indonesia tidak punya nilai tawar di hadapan negara adidaya Amerika Serikat, yang ada hanyalah, "Apa maumu yan Tuan, Hambamu insya Allah siap!" Tetapi itu mungkin terlalu jauh.

Seorang pejabat negara tidak terbiasa membahas hal-hal terperinci seprti itu, yang sering terjadi ialah pembicaraan sekedar basa-basi, "Apa kabar? Terimakasih atas waktu untuk bertemu. Kami sangat berterimakasih atas kesempatan ini, dan terimakasih atas semua yang dilakukan pemerintah dan negara Anda dalam hubungan saling menguntungkan ini.

Menurut Tempo Interaktif.com, Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beberapa hal termasuk diantaranya Purnomo sempat memaparkan kondisi di Papua dalam pertemuan bilateral tertutup itu. "Agar beliau mendapat informasi langsung dari pihak pertama," kata Purnomo usai pertemuan itu.

Sementara menurut Detik.com, Menurutnya, konteks pembicaraan isu Papua dalam pertemuan adalah kerjasama bidang pertahanan. Presiden SBY menjelaskan, faktor yang lebih ditonjolkan pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan. "Ada kebijakan khusus untuk Papua yang menekankan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan," jelas Faiz. Yang patut dipertanyakan oleh orang Papua khususnya ialah,

"Mengapa masalah Papua justru dan selalu dibahas dan dikomunikasikan dengan pihak negara asing?" atau dengan kata lain, "Mengapa isu-isu dari provinsi dan pulau lain di dalam NKRI tidak pernah disinggung ketika bertemu dengan pemerintah atau negara lain, kecuali hanya menyoal Papua?" Itu artinya ada sesuatu yang dianggap perlu disinggung.

Yang lebih penting lagi untuk diingat oleh orang Papua ialah sebuah fakta sejarah bahwa Tanah Papua ialah korban kong-kalingkong Amerika Serikat dengan NKRI. Tanah dan bangsa Papua dikorbankan demi kepentingan kedua belah pihak. Terutama sekali Amerika Serikat berkepentingan mengeruk sumberdaya alam yang ada di Bumi Cenderawasih. Sementara NKRI berkepentingan mengembangkan politik Pan Indonesia Raya mencakup wilayah suku-bangsa Melanesia dan Melayu (Malaysia, Singaore, Brunai Darussalam, Papua New Guinea, Vanuatu, sampai ke Fiji). Proyek Pan Indonesia mentok sampai batas-batas seperti yang ada sekarang. Sebagian pulau Borneo dan Singapore sudah merdeka sendiri, di bagian timur hanya sampai di New Guinea bagian Barat. NKRI harus pasrah kepada fakta sejarah. Sekarang NKRI menganggap dirinya sudah harga mati. Paupa Merdeka merupakan sebuah kecelakaan yang akan menghancurkan bingkai buatan mereka bernama "N-K-R-I". Tetapi orang Papua perlu menjawab sekarang, "Apakah Anda sanggup membuat dan memajang bingkai sendiri di luar bingkai NKRI, ataukah yang sanggup Anda buat hanya sebatas mengecat dan memposisikan bingkai NKRI itu agar lebih berwarna sesuai selera Anda?" Semuanya berpulang kepada Anda. Semuanya tidak tergantung kepada NKRI atau Amerika Serikat. Karena pembukaan UUD 1945 mengatakan, "Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan..." Memang Indonesia harus dipaksa tunduk kepada kata-kata dan kalimat awal dari UUD-nya sendiri, sebelum memaksa bangsa lain tunduk kepadanya. Begitu bukan?

http://papuapost.com/?campaign_review=politik-dukungan-luar-negeri-dan-perjuangan-papua-merdeka [802] words.Posted in: Editorial & Column [39] ‡ Last modified @ October 24th, 2011. [ Views0 ]

Baca Selengkapnya

Parlemen Belanda Minta Pasukan PBB Ke Papua

PAPUAN, Belanda ---- Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri, dalam salah tuntutannya meminta agar Pemerintah Belanda segera mengusahakan bantuan keamanan internasional (pasukan PBB) untuk mengamankan Papua terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat TNI/Polri dan Densus 88. Selain itu, Komisi Luar Negeri juga meminta agar Belanda mengirimkan diplomatnya untuk memantau keadaan di Papua dan juga menggunakan kekuasaan pemerintah untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua. Pernyataan tersebut terungkap dalam pertemuan antara Parlemen Belanda dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag. Kepada Papuan Voices, Mesakh Bame, salah satu warga Papua yang sedang bermukim di Boekel, Belanda, mengatakan pertemuaan tersebut adalah yang untuk pertama kalinya dan merupakan peristiwa bersejarah bagi Papua, dan termasuk bagi Belanda.

“Demi menjaga harmonisnya hubungan Belanda dan Indonesia, masalah Papua tidak pernah dibicarakan, tapi saat ini kami bersyukur pemerintah melalui seorang Menteri luar Negeri bersedia memberikan waktunya guna membahas masalah Papua.” Komisi Luar Negeri juga menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada Kongres Rakyat Papua III pada tanggal 19 Oktober 2011, dan peristiwa operasi militer di Eduda, Kabupaten Paniai, pada tanggal 13 Desember 2011 adalah contoh kebrutalan TNI/Polri (pemerintah Indonesia) dalam menangani konflik di Papua.

Lanjut Bame, dalam kesempatan tersebut Komisi Luar Negeri juga meminta agar pemerintah Belanda harus segera bertindak untuk menghentikan setiap tindakan yang tidak manusiawi terhadap orang Papua.

“Semua ini dilakukan karena Belanda merasa memiliki tanggung jawab moril terhadap Papua karena merupakan bekas wilayah jajahan dulu.” Bame juga menjelaskan, Komisi Luar Negeri juga menuduh pemerintah Australia telah membantu Indonesia untuk memusnahkan orang Papua dengan membantu Densus 88. Selain itu, tambah Bame, mereka juga mengatakan pemerintah Belanda dan Belgia turut bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi di Papua saat ini, yakni semakin tingginya pelanggaran HAM di Papua sebagai akibat dari hubungan kerja sama kedua pemerintah tersebut dengan pemerintah Indonesia dalam bidang militer. “Komisi Luar Negeri dengan tegas telah meminta kepada kedua pemerintah tersebut agar segera menghentikan bantuan militer (berupa persenjataan dan lain-lain) kepada Indonesia.”

Dalam pertemuan tersebut, Bame menjelaskan, turut membicarakan operasi militer yang sedang berlangsung di Kabupaten Paniai dan keterlibatan pihak asing (perusahaan tambang emas milik Australia) yang berada di Paniai dalam membantu TNI/Polri dan Densus 88.

Menyoal Otsus, Komisi Luar Negeri mengatakan bahwa sudah sekian tahun berjalan namun tidak ada tanda-tanda keberhasilan, dan justru mereka sendiri menanyakan tentang UP4B.

“Jika Otsus sudah gagal, maka bagaimana dengan paket UP4B nanti?” tanya Bame seperti disampaikan salah satu anggota parlemen dalam pertemuan tersebut.

“Yang paling penting, Komisi Luar Negeri sekali lagi menyatakan kepada pemerintah Belanda bahwa masalah atau konflik di Papua adalah masalah yang serius dan harus mendapat perhatian khusus,” tutupnya. Pertemuan bersejarah ini terselenggara atas desakan Dewan Gereja-Gereja Pasifik dan lembaga-lembaga hak asasi manusia lainnya, termasuk pasca operasi militer yang berlangsung di Paniai dan telah menelan korban sebanyak 14 orang warga sipil.

 . *

Posted by Papuan Voices On Sabtu, Desember 24, 2011

Baca Selengkapnya