Wednesday, March 21, 2012

catatan Untuk Papua

Jakarta sama sekali tidak gentar ketika orang Papua miliki sepuluh ribu pucuk sinjata. tetapi jakarta akan memperhitungkan kita anak-anak bangsa West Papua jika mengerti persoalan dan paham akan mekanisme penyelesai konflik Papua.
Orang West Papua harus mengatakan dan berkeyakinan bahwa ; sekalipun komisi deklonisasi di PBB ambruk/bubar tapi BANGSA DAN TANAH PAPUA harus merdeka.

Sebagai anak tunggal negeri West PAPUA mari kita legalkan hasil KRP III yg mampu melahirkan sebuah negara dan berpemirintahan yg diakui dunia secara defacto, nama negara kita adalah Repoblik Federal Papua Barat. kita memiliki paham federal tp federal kedalam sesuatu dengan statuta tujuh wilayah adat dengan otonomnya sendiri, sehingga kita menjdi negara bagian misalkan
wilayah fakfak ( Negara bagian wilayah Bumberay mencakup Fakfak,Kaimana,dan Kamoro-Timika) dan Wilayah2 6 wilayah lain pun demikian.

Harapan saya kita mesti bersatu,hilangkan semua egoisme kesukuan,hilangkan egoisme intlektual,hilangkan egoisme organ2 pergerakan/taktis. semua mendukungan 2 lembaga politik papua yg mendorong kemajuan perjuangan didunia internasional.

" TIDAK ADA KATA LAIN HANYALAH LAWAN...LAWAN...LAWAN..!! PAPUA PASTI MERDEKA.
 
Oleh Samuel Rohrohmana
READ MORE - catatan Untuk Papua

Monday, March 19, 2012

PERNYATAAN SIKAP, SOLIDARITAS MASYARAKAT FAKFAK UNTUK KEADILAN PAPUA


NATIVE FAKFAK SOLIDARITY FOR PAPUA RIGHT OF JUSTICE
SOLIDARITAS MASYARAKAT FAKFAK UNTUK KEADILAN PAPUA

PERNYATAAN SIKAP


Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang mengalami transisi demokrasi dan reformasi bertahap di segala bidang, tentulah memiliki banyak ketergantungan pada komunitas Global dengan komitmennya untuk membangun sebuah kolaborasi Global bagi terwujudnya sebuah negara indonesia yang lebih aman, lebih damai, lebih adil serta membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa indonesia khususnya dan segenap umat manusia di dunia pada umumnya.
Komitmen ini jauh dari fakta kemiskinan, keborokan birokrasi, meningkatnya korupsi serta tindak kriminalitas baik warga negaranya maupun kejahatan terselubung negara terhadap masyarakat seperti penangkapan & penembakan warga Papua kongres Papua 3, penembakan oleh Brimob di Paniai, dan daerah lainnya di Tanah Papua serta stigma separatis & Makar kepada Orang Asli Papua jelas hanya menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi rakyat Papua.
Hal yang sangat memprihatinkan lainnya adalah Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua & Papua Barat ( UP4B ) yang hanya memperhatikan Pembangunan Sektor Infrastruktur saja pada hal yang dibutuhkan oleh Rakyat Papua hanyalah Rasa Keamanan, rasa keadilan dan keseimbangan dalam kesetaraan peran.
Bukankah ini bertentangan dengan prinsip konsolidasi demokrasi yang di Presentasikan Presiden SBY di hadapan duta – duta besar dan perwakilan – perwakilan negara – negara dunia 17 Februari 2012 lalu yang mempertanyakan keseriusan SBY dalam menangani persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat ?
Lantas sampai dimana keseriusan penegakan nilai – nilai demokratisasi dan HAM yang di dengung – dengungkan oleh Republik Indonesia kepada dunia. Sebab kondisi rakyat khususnya orang asli Papua sampai hari ini masih menderita akibat tindakan Pemerintah Jakarta yang represif dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan aspek kebutuhan utama rakyat Papua seperti yang disuarakan oleh Pemimpin – pemimpin gereja di Tanah Papua.
Oleh karena sikap apatis pemerintah Jakarta terhadap keadaan dan nasib orang asli Tanah Papua, maka pada kesempatan ini kami Masyarakat Asli Papua Kabupaten Fakfak, menyatakan sikap kami sebagai berikut :
Kami Orang Asli Papua sudah muak dengan perilaku Republik Indonesia terhadap kami, oleh karena itu kami minta dukungan Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon dan Komunitas Global kepada kami sebagai masyarakat yang merdeka dan menjadi sebuah Negara Merdeka lepas dari NKRI sesuai Universal Declaration Of Human Right.
Kami minta Kepada Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon untuk merekomendasikan pendaftaran Papua di komisi Dekolonisasi PBB Mon dan meninjau kembali Resolusi PBB No. 2504.
Kami Orang Asli Papua meminta kepada Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon agar Mendesak Pemerintah RI untuk membuka ruang demokrasi serta menandatangani Nota Negosiasi Internasional untuk membicarakan status politik Papua di bawah Pemerintah Republik Federal Papua Barat.
Kami Orang Asli Papua meminta kepada Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon untuk mendesak Pemerintah RI membebaskan Tapol – Napol Orang Asli Papua dari Penjara Pemerintah RI di seluruh Indonesia.
Kami Orang Asli Papua menolak UP4B karena OTSUS Papua bentukan RI telah terbukti Gagal Total karena itu, kami menuntut pengakuan hak kami sebagai bangsa Papua dan kedaulatan kami sebagai Negara Merdeka, yakni Negara Republik Federal Papua Barat.
Demikian pernyataan sikap kami, Orang Asli Papua yang mendiami Jazirah Onim Fakfak.


KOORLAP
DANI HEGEMUR
……………………………………………………………………………
PENANGUNG JAWAB AKSI
(FNMPP)
SIWA TIGTIGWERIA
……………………………………………………………………………………………………….
PENANGUNG JAWAB POLITIK WILAYAH FAKFAK
APNER HEGEMUR
………………………………………………………………………………..
READ MORE - PERNYATAAN SIKAP, SOLIDARITAS MASYARAKAT FAKFAK UNTUK KEADILAN PAPUA

(NATIVE FAKFAK SOLIDARITY FOR PAPUA RIGHT OF JUSTICE) SOLIDARITAS MASYARAKAT FAKFAK UNTUK KEADILAN PAPUA


KRONOLOGIS
Pada hari ini, senin tanggal 19 Maret 2012 belangsung Long March dan Aksi Damai Orang Asli Papua Kabupaten Fakfak yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Fakfak Untuk Keadilan Papua ( Native Fakfak Solidarity For Papua Right Of Justice ).
Long March Rakyat yang di Mulai Pukul 09.00 dari Plaza Tambaruni Kabupaten Fakfak ini di buka dengan doa oleh ulama muslim selanjutnya orasi – orasi politik yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat asli Papua kabupaten Fakfak secara damai dan teratur.
Aksi yang berjalan damai ini di ikuti dengan antusias oleh sekitar 500 Masyarakat Asli Papua dan Solidaritas Masyarakat Non Papua yang peduli Keadilan Papua, dengan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan antara lain :
-UP4B adalah alat pencitraan diri bangsa indonesia dari kejahatan kemanusian dan kegagalan otonomi khusu di papua terhadap masyarakat internasional
-Hentikan investasi di wilayah Negara Repobilik federal papua barat

-Bebaskan Presiden dan Perdana Mentri Negara Repoblik Federal Papua Barat dari penjara indonesia
-PBB, Amerika, Belanda, indonesia agar mereviu PEPERA 1969
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, pihak kepolisian menurunkan Satuan Pasukan Anti Huru – hara ( PAHH ) sebanyak 5 personil dengan perlengkapan lengkap yakni 5 truk dan bersenjatakan senjata otomatis.




 
Tepat pukul sekretariat negara Federal papua barat wilayah Bomberay-Fakfak masa aksi mulai melakukan Long March dengan tujuan Plasa Tambaruni sambil menyanyikan lagu – lagu dan menriaki yel – yel Papua Merdeka, massa berjalan beriring
selanjutnya masa aksi di pimpin oleh. Apner Hegemur membacakan Pernyataan-Sikap- politik orang asli Papua dan juga di isi dengan orasi-orasi politik dari tiap perwakilan pasis masa
Pukul 16:00 masa membubarkan diri dengan damai setelah ditutup dengan doa

pada saat masa tiba di plasa tambaruni tampak terlihat beberapa orang asing yang mengambil gambar dan mengikuti masa di tangkap oleh pihak kepolisian lalu di masukan kedalam mobil lantas polresta fakfak dan perlengkapan kamera di sita
READ MORE - (NATIVE FAKFAK SOLIDARITY FOR PAPUA RIGHT OF JUSTICE) SOLIDARITAS MASYARAKAT FAKFAK UNTUK KEADILAN PAPUA

Unjuk Rasa PAPUA MERDEKA DI FAKFAK

Fakfak, Senin 19 Maret 2012, sekitar pukul 09.00 pagi waktu West Papua, masyrakat Papua yang ada di kota pala Fakfak kembali menggelar aksi unjuk rasa Papua Merdeka, aksi yang di gelar ini berpusat di Area Parkir Plaza Tambaruni 
 
dan aksi juga terkait dengan kedatangan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Ban Ki-moon.
Masyarakat Papua Fakfak yang menggelar aksi ini tergabung didalam Solidaritas Masyarakat  Papua Untuk Kedatangn Sekjend PBB ke Indonesia,  dengan beberapa tuntutan utama, antara lain : 
Amerika, Belanda Dan Indonesia  Mereviuw PEPERA 1969 dan Segera Bebaskan dua Tahanan Politik Negara Federal West Papua,  President Pemerintahan Transisi  FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd. dan  Perdana Mentri Negara Republik Federal Papua  Edison Gladius Waromi, SH.  Hentikan Investasi Diatas Wilayah Negara Republik Federal West Papua. 
Aksi ini diikuti berbagai lapisan masyarakat, dan aksi ini juga sendiri berjalan dengan aman dan tertib sampai dengan saat tulisan ini dimuat.(PH)
 
READ MORE - Unjuk Rasa PAPUA MERDEKA DI FAKFAK